Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Kalimantan Utara

Jam Operasional: Senin - Jumat 08.00 - 16.00 WITA
Gubernur Kalimantan Utara

Gubernur

Bidang Pemerintahan Desa

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Wakil Gubernur Kalimantan Utara

Wakil Gubernur

Uraian Tugas

Kepala Bidang Pemerintahan Desa

1
Merumuskan Rencana Strategis dan Rencana program Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2
Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pemerintahan Desa sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
3
Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
4
Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
5
Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
6
Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
7
Mengoordinasikan kegiatan teknis pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pembinaan, pemberdayaan Pemerintahan Desa sebagai bahan masukan pengambil kebijakan;
8
Mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan Pemerintahan Desa melalui administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, pembentukan pemekaran penggabungan dan penghapusan batas desa dan kelurahan, pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan, penilaian kades dan lurah berprestasi, pengembangan kelembagaan dan kapasiatas desa, pembinaan dan pengembangan pembangunan desa dan kelurahan, pengembangan profil desa dan kampung, penataan kelembagaan pemerintahan desa dan kampung berdasarkan peraturan yang berlaku untuk berperan serta dalam pembangunan;
9
Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan yang meliputi Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Perangkat dan Lembaga Desa dan Kelurahan, pendapatan dan kekayaan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas;
10
Memfasilitasi kerjasama lintas sektoral tentang pemberdayaan Pemerintahan Desa dengan kabupaten/kota sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat baik melalui sosialisasi, penyuluhan untuk peningkatan pemberdayaan Pemerintahan Desa di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
11
Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu dan tertib administrasi;
12
Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Perangkat dan Lembaga Desa dan Kelurahan, pendapatan dan kekayaan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui tingkat pencapaia program;
13
Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan penyusunan APBDesa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi;
14
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
15
Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan Desa untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
16
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Administrasi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

1
Menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi Administrasi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
2
Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
3
Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
4
Menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan Pengembangan dan Administrasi Desa dengan melakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas kabupaten/kota agar terwujud rancangan pelaksanaan kegiatan terpadu, berkesinambungan dan sistematis;
5
Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
6
Menyiapkan bahan pembinaan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa berdasarkan pedoman yang ada sebagai bahan sosialisasi;
7
Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan dan pedoman yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
8
Menyiapkan bahan laporan sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
9
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Desa

1
Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Desa berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
2
Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
3
Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
4
Menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan Kelembagaan dan Kerjasama Desa dengan melakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas kabupaten/kota agar terwujud rancangan pelaksanaan kegiatan terpadu, berkesinambungan dan sistematis;
5
Menghimpun data yang berhubungan dengan Kelembagaan dan Kerjasama Desa dengan pengisian kuesioner sebagai bahan informasi dan pengambilan kebijakan pimpinan;
6
Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi Kelembagaan dan Kerjasama Desa di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
7
Menyiapkan bahan pembinaan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis Kelembagaan dan Kerjasama Desa berdasarkan pedoman yang ada sebagai bahan sosialisasi;
8
Melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap bawahan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
9
Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
10
Menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan keanggotaan BPD di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11
Menyiapkan bahan pedoman untuk fasilitasi kerjasama desa yang dilakukan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
12
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.