LANDASAN HUKUM
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara
TUGAS POKOK
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
FUNGSI DINAS PMD
Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penataan desa
Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kerja sama desa
Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat
Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan
Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsi
TUPOKSI KEPALA DINAS
Mengkoordinasikan Penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja
Merumuskan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja
Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas
Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing
Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi
Menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pemberdayaan masyarakat dan desa
Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas
Melakukan kerjasama di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Mitra Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program
Memfasilitasi kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran
Melakukan monitoring dan evaluasi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui tingkat pencapaian program
Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas
Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan
Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat dan Bidang berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan