Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan utama pembentukan struktur pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Ditetapkan pula Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Dengan peraturan ini, tugas dan fungsi setiap pejabat struktural menjadi lebih jelas dan terarah.

DPMD Provinsi Kalimantan Utara terus berkembang dengan menerapkan inovasi dan teknologi dalam melayani masyarakat dan desa.

Fokus pada pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa, dan peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama.