LANDASAN HUKUM

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara

TUGAS POKOK

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

FUNGSI DINAS PMD

1

Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

2

Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penataan desa

3

Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kerja sama desa

4

Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat

5

Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan

6

Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional

7

Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

TUPOKSI KEPALA DINAS

1

Mengkoordinasikan Penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja

2

Merumuskan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja

3

Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program

4

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas

5

Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing

6

Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi

7

Menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pemberdayaan masyarakat dan desa

8

Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas

9

Melakukan kerjasama di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Mitra Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program

10

Memfasilitasi kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran

11

Melakukan monitoring dan evaluasi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui tingkat pencapaian program

12

Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas

13

Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan

14

Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat dan Bidang berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

15

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan